ASAL MUASAL NEGARA BIROKRASI

BAB II
ASAL MUASAL NEGARA BIROKRASI

A. Birokratisme

Tugas utama birokratis adalah untuk menjalalankan pemerintahan dan juga sebagai struktur yang menjamin kelancarana pemerintahan.namun kenyataanyan birokrasi memiliki kelemhan dalam pelaksaaanya dilapangan, ia memelii citra buruk yang melekatdalam dirinya terutama dalam praktik pelayanan public sehari – sehari khususnya dinegara bekembang.
Secara teoritis banyak orang memberi peneilian negative, sebagai bagian dari sifat birokrasi yang kaku dan formalis,sebab tidak semua urusan masyrakat dan pemerinthan bisa didekati dengan pendeklatan formalis.

B. Kelemahan Birokrasi
Menurut Peter M.blau ( 2004 ) birokrasi adlah “ tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas administrative dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistimatis. Susanto ( 2004 ) menytakan setiap kali mendengar kata “ birokrasi “ lansung mengenai berbagai urusan prosedur penyelesaian surat – surat yang berkaitan denagan pemerintah.Karl Mark memandang birokrasi sebagai state administration,memainkankan peranan sebagai penindas dari kelas kapitalis.

C. Ciri – Ciri Negara Birokratis
Ciri Negara birokratis adalah adanya kelompok penguasa metode dalam arti awalnya yang sempit, memrintah demi kejayaan pemerintah itu sendiri. Untuk merasakan keberadaan birokrasi, maka kita harus melangkah lebih jauh dari sekedar melihat fisik dari birokrasi. Ringkasnya kita harus menjadikan alam pengalaman kita sebagai titik tolak dari pengetahuan lansung kita atas birokrasi.

D. Pandangan Salah Kaprah Terhadap Birokrai
Menurut surve dan opini mahasiswa ada 5 pandanagan salah kaprah terhadap birokrasi sebagai berikut :


1. Birokrasai sebangaun dengan korupsi.
Pandangan mahasiswa tentang bahwa birokrasi sebangunn dengan korupsi karena mereka yakin bahwa perbuatan – perbuatan yangtidak menyenagkan yang melekat pada biokrat yang kadang seperti tidak bertanggung jawab akan dibutuhkanya pelayanan yang cepat tampa sogokan dapat saja terjadi dimana- mana.

2. Birokrasi sebangun dengan inefisiensi dan inkompetensi.
Inefiesiensi berkaitan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan,pekerjaan – perkerjaan teknis yang dilaksanakan secara manual dan berulang – ulang,serta rendahnya kapasitas dan kapabilitas pegawai di berbagai unit kerja.Disebabkan birokrasi adalah pelaksanaan kebijakan dan prosedur tetap yang kaku, maka efisiensi seringkali sulit untuk dilaksanakan, yang terjadi pemborosan waktu, tenaga dan sumber daya.

3. Birokrasi sebagun dengan ukuran.
Bayangan ukuran yang besar ini juga diilhami oleh keadaan birokrasi secara nasional dinegara mereka dan kondisi birokrasi dinegara – Negara bagian.

4. Birokrasi sebangun dengan rasionalitas administrasi yang kaku.
Dalam pandangan mahasiswa yang terpengaruh pikiran Weber, mereka memandang bahwa yang disebut birokrasi selalu berkonotasi pekerjaan dan organisasi yang besar.oleh karenanya semuanya diataur dalam system birokrasi dengan artian merasionalisasikan seluruh jenis dan tingkatan perkerjaan dengan alur, tanggung jawab pelaksanaan dan mekanisme yang jelas.

5. Birokrasi sebangun dengan hal – hal tertentu.
Hal – hal tertentu menurut mahasiswa seperti pegawai negeri,pekerjaan kantor atau pekerjaan administrasi.

E. Praktik Biorokrasi Sebagai Sumber Birokratisme
Secara umum dikelompokan ada beberapa keluhan - keleuhan terhadap birokrasi itu dikatogorikan daalam 2 kelompok :

1. Birokrasi dan pelayanan public lamban.
Katagori keluhan ini berkaitan dengan karakter eksternal birokrasi,yaitu karakter birokrasi dalam menghadapi pihak – pihak dari luar dirinya,terutama pihak public sebagai klein utama dari pelayanan jasa yang diberikanya. Secara umum,muncul keluhan bahwa birokrasi titu bersifat bertele – tele,lamban,berbelit- belit.

2. Birokrasi dan ineefisiensi organisasi.
Menurut Peter ( 1986 ),” sebuah organisasi akan berkembang melewati berbagia tahap dan pada setiap tahapnya dia akan memusatkan dari pada kegiatan yan berbeda – beda “.
Tiga tahapan sebagai berikut :
a) Tahap yang dipusatkan pada pelayanan.
b) Tahap yang dipusatkan pada system.
c) Tahap yang dipusatkan pada administrator.

F. Birokrasi Indonesia, yang Birokrasi Birokratis
Ada pendapat bahwa birokrasi Indonesia sebenarnya adalah birokrasi yan lebih dekat atau manifestasi dari kritik – kritik negate pelaksanaan birokrasi.
Anwari (2003) bahkan menyattakan baik pada orde baru maupun masa sesudahnya, birokrasi Indonesia hanya mampu memenuhi satu impratif Weberian,yaitu hiarkis piramida.Sedangkan untuk imperative lain, yakni rasional dan efisien, birokrasi Indonesia jauh dari yang diharapkan.beberapa kritik atau isu terhadap birokrasi Indonesia pada masa lalu dan sekarang menurut M. Irfan islamy (1998).
1. Kepentingan politik
Aparat birokrasi telah terkooptasi sikap dan perilakunya oleh kepentingan – kepentingan pribadi dan politik sang patron yang cendrung vested interest.

2. Lemahnya proses rekrutmen
Menurut islamy,lemahnya proses rekrutmen,seleksi serta pengembangan sumberdaya manusia yang terprogram dengan baik.kita lihat banyak birokrasi public yang diisi oleh tenaga – tenaga yang tidak professional.

3. kaburnya kode etik ( code of conduct).
Masih kaburnya kode etik bagi aparat birokrasi public sehingga tidak mampu menciptakann adanya budaya birokrasi yang sehat,seperti kerja keras,keinginan untuk berprestasi kejujuran, rasa tanggung jawab bersih dan bebes KKN dan sebagainya.

4. Dikotomi paradigma manajemen pelayanan public.
Manajemen pelayanan public yang terlalu dominasi paradigma dikotomi kebijakan – kebijakan administrasi,manajemen ilmiah,matematis dan mengabaikan paradigma diskursif,perilaku social,sistematik,pilihan public dan pilihan social.

5. Ketidakadilan politik kesejahtera pegawai.
Politik penggajian dan kesejahteraan pegawai yang kurang adil menyebabkan pegawai kurang mempinyai motivasi kerja sehingga memicu timbulnya perilaku kolutf dan koruptif ( islamy,1998).

G. Kritik Relasi Birokrasi dan Politik di Indonesia
Menurut Islamy ( 1998:8), birokrasi dinegara berkembang termasuk Indonesia cendrung patrimonialistik, yakni bersifat tidak efisien, tidak efektif tidak obyektif, menjadi pemarah ketika berhadapan dengan control dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentigan umum, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrument penguasa dan sering tampil sebagai penguasa yang sangat otoritif dan represif.menurut teori liberal,birokrasi pemerintah menjalankan kebijakan – kebijakan pemerintah mempunyai akses lansung dengan rakyat melalui mandate yang diperoleh dalam pemilihan.dengan demikian,maka birokrasi pemerintah itu bukan hany didominasi oleh biokrat saja, melainkan ada baigian – bagian tertentu diduduki oleh pejabatpolitik. ( Carino,1994; Thoha,2002).Juga, didalam birokrasi pemerintah itu bukan hanya dimiliki oleh pimpinan birokrasi karier yang professional.
Kelemahan yang melekat pad birokrasi kita,berupainkapabilitas,infiensi dan sulitnya mengurus pelayanan dasar dalam hal tersebut menjadi hak rakyat disatu pihak,dan kewajiban asasi birokrasi untuk menampilkan citra tersendiri dimata public.